Pembantaian terkini di Negara Bagian Benue, yang menewaskan lebih dari 200 jiwa dalam serangan malam yang kejam, telah memicu kemarahan dan kecaman luas di seluruh Nigeria dan dunia internasional. Serangan yang dikaitkan dengan konflik berkepanjangan antara peternak dan petani di wilayah tersebut, telah meninggalkan luka mendalam serta memunculkan pertanyaan mengenai respons pemerintah terhadap krisis ini.
Kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International telah mengutuk "kekerasan yang hampir terjadi setiap hari" dan menyeru pemerintah untuk menghentikan pembunuhan yang terus-menerus.
Aksi protes meletus di ibu kota negara bagian, Makurdi, dengan warga menuntut keadilan dan pertanggungjawaban, mengkritik apa yang mereka anggap sebagai respons federal yang lemah terhadap salah satu pembunuhan massal paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial dipenuhi seruan untuk tindakan pemerintah segera, menyoroti persepsi tentang diabaikannya situasi dan gagalnya perlindungan terhadap nyawa manusia. Paus Katolik juga memberikan reaksi.
Seperti biasa, Presiden Bola Tinubu menggambarkan kekerasan tersebut sebagai "tidak manusiawi dan anti-kemajuan" serta memerintahkan pasukan keamanan untuk menghentikan pembunuhan tersebut. Namun demikian, terus terjadinya serangan menunjukkan perlunya strategi menyeluruh yang menangani akar permasalahan seperti sengketa lahan, ketegangan etnis, dan persaingan perebutan sumber daya, juga upaya tidak manusiawi dari kepentingan asing yang ingin memecah belah masyarakat Nigeria demi mengeksploitasi sumber daya tanpa pengawasan.
Dampak kemanusiaan sangat parah, dengan ribuan orang mengungsi dan produktivitas pertanian anjlok, semakin memperburuk ketahanan pangan di negara yang dikenal sebagai lumbung pangan Nigeria.
Menariknya, Presiden dalam upayanya mengunjungi Benue pada tanggal 18 Juni, mungkin untuk memastikan apakah laporan tersebut benar. Tapi siapa sebenarnya yang biasanya mempersenjatai teroris ini dengan senapan AK-47? Pemerintah selalu menyebutkan masalah keamanan ketika mengetahui situasi telah melampaui strategi yang saat ini digunakan oleh aparat keamanan Nigeria. Baru-baru ini saja, negara ini mengutuk serangan Israel terhadap Iran. Ini bukan hanya soal memberikan komentar. Apakah Nigeria pernah bisa menggunakan strategi semacam yang diterapkan oleh aparat keamanan asing untuk menyelesaikan krisis seperti ini?
Sejak Mei 2023, Negara Bagian Benue telah menyaksikan peningkatan kekerasan yang mengerikan, dengan lebih dari 1.043 orang tewas antara Mei 2023 dan Mei 2025, menurut para ahli keamanan.
Hanya dalam periode Februari hingga Mei 2025, lebih dari 150 kematian tercatat di wilayah Guma, Logo, dan Ukum LGAs, dengan serangan terpisah pada tanggal 25 Mei di Gwer West yang merenggut setidaknya 20 nyawa tambahan. Kekerasan meningkat lebih lanjut pada bulan Juni dengan terjadinya pembantaian mengerikan di Yelewata dan Daudu di Guma LGA, di mana para pelaku yang diduga sebagai penggembala membunuh lebih dari 200 orang, membakar rumah-rumah, serta mengalahkan pasukan keamanan setempat. Kejadian ini ditambah lagi dengan insiden-insiden di negara bagian lain seperti Enugu, Ebonyi, dan Plateau.
Meskipun adanya janji-janji pemerintah dan operasi keamanan, kekerasan terus berlangsung tanpa henti, menegaskan perlunya upaya perdamaian dan perlindungan yang menyeluruh.
Pemerintah Federal telah dikritik karena memberikan respons yang selektif terhadap krisis keamanan, terutama fokus pada serangan-serangan yang terkait dengan oposisi atau wilayah yang sensitif secara politik, sementara tampaknya meremehkan atau menunda tindakan terhadap pembunuhan-pembunuhan menghancurkan di Negara Bagian Benue dan wilayah Tenggara. Respons pemerintah seperti ini dipandang sebagai lambat dibandingkan reaksi cepat yang ditunjukkannya terhadap serangan-serangan yang melibatkan partai berkuasa atau persaingan perebutan kekuasaan yang bermuatan politik menjelang pemilu 2027.
Ini adalah bukti bahwa pemerintah memprioritaskan respons keamanan berdasarkan perhitungan politik, memfokuskan sumber daya dan perhatian pada area yang memengaruhi lawan politik atau dinamika kekuasaan, bukan secara menyeluruh menangani akar penyebab kekerasan di Nigeria.
Salah satu pandangan yang umum dianut adalah bahwa respons Presiden Tinubu yang cenderung hati-hati atau tidak terlalu vokal mencerminkan perhitungan politik untuk menghindari alienasi terhadap kelompok kekuatan utama di utara. Mungkin saja Presiden yang berasal dari wilayah Barat Selatan ini sedang berjalan di atas situasi politik yang kompleks, di mana mengambil posisi tegas berisiko memecah belah aliansi yang penting bagi stabilitas pemerintahannya dan masa depan politiknya, terlebih lagi dengan pemilu tahun 2027 yang semakin mendekat. Tentu saja, siapa pun yang menyaksikan bagaimana APC merebut kekuasaan akan memiliki perasaan demikian.
Perspektif lain mengaitkan diamnya pemerintah dengan konteks geopolitik yang lebih luas. Sumber daya alam Nigeria yang melimpah secara historis telah menarik minat asing, dan sebagian narasi menyiratkan bahwa kekuatan-kekuatan eksternal, yang sering disebut sebagai aktor kolonial atau neo-kolonial, mungkin memiliki kepentingan dalam memicu destabilisasi Nigeria guna mempertahankan keuntungan ekonomi dan strategis. Apa pun pendapat seseorang, sudut pandang ini tetap menjadi kecurigaan mendalam di kalangan banyak warga Nigeria terhadap campur tangan asing dalam urusan dalam negeri.
Pada akhirnya, diamnya Tinubu atau keterlibatannya yang selektif mungkin merupakan upaya untuk menyeimbangkan persatuan nasional dengan kelangsungan politik. Keberagaman etnis dan regional Nigeria membuat pemerintahan menjadi menantang, dan para presiden biasanya berhati-hati dalam bertindak agar tidak memperburuk perpecahan. Aktivitas menyeimbangkan ini terkadang menghasilkan tindakan yang dianggap lamban atau diam membisu terhadap isu-isu mendesak, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan warga yang mengharapkan kepemimpinan yang tegas.
Pembantaian kejam di Negara Bagian Benue, di mana begitu banyak nyawa melayang dalam satu malam saja, bukan hanya sekadar tragedi. Jadi, jika dibiarkan terus berlanjut, ini berarti tiga hari saja cukup untuk mengosongkan sebuah negara bagian. Ini merupakan bukti jelas akan kebisuan yang telah berlangsung terlalu jauh, secara berbahaya mendekati keterlibatan secara diam-diam. Ketika pemerintah yang seharusnya melindungi warganya justru merespons pembunuhan massal semacam ini dengan pernyataan-pernyataan yang datar dan tindakan yang terlambat, maka pemerintah tersebut berisiko menjadi kaki tangan kekerasan itu sendiri.
Kebisuan ini tidak hanya menggelegar; ia mengirimkan pesan kepada para pelaku bahwa tindakan mereka akan tetap tidak dihukum, bahwa nyawa yang hilang hanyalah angka statistik belaka, dan bahwa keadilan bisa dinegosiasikan. Lebih buruk lagi, kebisuan tersebut memperdalam luka sebuah bangsa yang sudah terpecah oleh rasa tidak percaya dan ketakutan.
Diam di hadapan pelanggaran-pelanggaran seperti ini bukanlah sikap netral. Ini adalah persetujuan diam-diam. Hal ini memperkuat kelompok bersenjata dan merongrong penegakan hukum.
Yang lebih buruk lagi adalah bahwa pemerintah baru bertindak ketika korban mulai bereaksi: Misalnya, setelah terjadinya pembantaian mengerikan di komunitas Yelewata dan Daudu, Inspektur Jenderal Polisi, Kayode Egbetokun, baru mengunjungi wilayah tersebut dan mengutuk serangan tersebut setelah adanya kemarahan dan protes luas dari korban serta masyarakat sipil. Ia berjanji akan meningkatkan penempatan keamanan, tetapi hal itu baru dilakukan setelah terjadi pembunuhan dan kecaman publik. Ini semakin memperkuat klaim bahwa lembaga keamanan hanya datang untuk memeriksa jenazah dan tidak melawan para teroris.
Seperti biasa di Nigeria, di Makurdi, protes damai yang menuntut keadilan atas pembunuhan tersebut justru direspons dengan gas air mata dan kekerasan oleh polisi, sehingga memperburuk ketegangan alih-alih meredakan situasi. Para pengunjuk rasa di bawah spanduk Stop Benue Killings dibubarkan secara paksa meskipun mereka hanya menuntut perlindungan dan tindakan pemerintah. Sebagian pihak lainnya menyatakan bahwa pemerintah mulai memberikan komentar terkait isu tersebut hanya ketika menyadari masalah ini telah mendapat perhatian internasional. Ada juga yang mengatakan bahwa Presiden menggunakan istilah "komunitas yang saling berperang" alih-alih menyebut genosida atau pembantaian.
Pemerintah dan media secara resmi melaporkan jumlah korban tewas dari pembantaian Benue terkini sebagai "setidaknya 100", tetapi penduduk setempat dan saksi mata bersikeras bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi, yaitu 200 atau lebih. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan serius. Mengapa pemerintah selalu meremehkan jumlah korban tewas? Apakah mereka malu karena gagal melindungi warga, atau sengaja menyembunyikan skala sebenarnya untuk meredamkan krisis tersebut?
Pangeran Aondona Isaka Ornguga, yang kehilangan 23 kerabat, secara terbuka menantang angka resmi, menuduh otoritas menyembunyikan jumlah sebenarnya. Jadi, jika hingga 23 orang terdampak dalam satu keluarga, berapa banyak rumah, keluarga, anak-anak, dan ibu yang terkena dampaknya? Singkatnya, kebiasaan pemerintah dan media yang menyembunyikan atau meremehkan jumlah korban jiwa sekaligus gagal mencegah serangan semakin memperdalam tragedi.
Namun, pembunuhan tetap menjadi aib bagi pemerintah, media, dan setiap pihak yang turut memperparah kerusuhan melalui diamnya mereka. Diam kolektif yang dilakukan oleh pemerintah, media, dan masyarakat ini merupakan bentuk keterlibatan. Untuk mengakhiri babak memalukan ini, semua pemangku kepentingan harus berani bersuara, menuntut pertanggungjawaban, serta mengutamakan perlindungan terhadap nyawa tak berdosa.
Presiden Bola Tinubu dan pemerintahannya harus menyadari bahwa kepemimpinan membutuhkan keberanian, keberanian untuk berbicara secara tegas, tekad untuk melindungi seluruh warga negara tanpa bias, serta komitmen untuk memberantas penyebab kekerasan. Kurang dari itu merupakan pengkhianatan terhadap kontrak sosial dan langkah menuju keterlibatan secara diam-diam.
Saat untuk diam telah berlalu. Rakyat Benue, dan bahkan seluruh rakyat Nigeria, berhak atas keadilan, keamanan, dan pemerintah yang tegak lurus di sisi orang-orang tak bersalah. Tetap diam sekarang berarti berdiri di sisi yang salah dalam sejarah.
Dr Mbamalu, Jefferson Journalism Fellow, anggota Nigerian Guild of Editors dan konsultan media, adalah penerbit Prime Business Africa
Disediakan oleh SyndiGate Media Inc. ( Syndigate.info ).
Post a Comment for "Pembantaian Benue: Diam adalah keterlibatan, Nigeria menyerukan keadilan"