Penyelidikan darurat militer menguji batas tanggung jawab Kabinet

Tim penasihat khusus yang dipimpin oleh Cho Eun-seok telah mulai memanggil mantan Perdana Menteri Han Duck-soo dan beberapa menteri dari pemerintahan Yoon Suk-yeol sebagai bagian dari penyelidikan yang semakin luas mengenai deklarasi darurat militer yang dikeluarkan pada 3 Desember 2024—suatu peristiwa yang kini disebut jaksa kemungkinan merupakan upaya pengambilalihan kekuasaan yang tidak konstitusional.

Penyelidikan ini bertujuan membedakan antara pejabat yang secara aktif membantu penetapan darurat militer—yang berpotensi sebagai kawan sekongkol dalam kasus pemberontakan—dengan mereka yang mungkin dipaksa untuk patuh, sehingga menjadikan mereka sebagai korban dari penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. "Bahkan mereka yang awalnya menentang rencana tersebut bisa dianggap terlibat jika pada akhirnya ikut serta atau memberi legitimasi atasnya," kata seorang anggota kantor penasihat khusus, membandingkan situasi ini dengan skema piramida di mana para saksi menjadi terlibat dalam kesalahan.

Permintaan keterangan tersebut berfokus pada malam tanggal 3 Desember, ketika Presiden Yoon saat itu mengadakan sidang darurat di kantor kepresidenan di Yongsan untuk menyampaikan rencananya memberlakukan hukoum militer. Awalnya, enam pejabat, termasuk Perdana Menteri Han dan beberapa menteri senior lainnya, dipanggil dan diberi penjelasan. Hanya Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul yang dilaporkan secara eksplisit menolak rencana tersebut.

Han kemudian mengusulkan penyelenggaraan rapat Kabinet secara resmi. Setelahnya, para ajudan presiden memanggil empat menteri lagi untuk memenuhi kuorum hukum pengesahan. Rapat yang berlangsung selama lima menit diadakan pukul 10:17 malam, tidak lama sebelum Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer.

Keberadaan Kim Yong-hyun, mantan Menteri Pertahanan yang kini dikenal sebagai arsitek utama rencana tersebut, semakin memicu kecurigaan bahwa pernyataan itu telah direncanakan sebelumnya. Kim kemudian dituntut dan ditahan pada bulan yang sama.

Jaksa penuntut kini sedang mempertimbangkan apakah seruan Han untuk mengadakan sidang Kabinet dan upayanya memfasilitasi kehadiran peserta tambahan merupakan bentuk persetujuan diam-diam terhadap rencana tersebut—yang secara efektif mengubah posisinya dari sekadar saksi pasif menjadi pihak yang turut memungkinkan terjadinya peristiwa tersebut. Han bersikeras bahwa ia berusaha menghadirkan lebih banyak menteri dengan harapan dapat meyakinkan Yoon untuk mengubah keputusannya.

Penyelidikan juga meneliti keterlibatan Han dalam penyusunan—dan penghancuran berikutnya—proklamasi darurat militer yang direvisi. Kabarnya dia menandatangani dokumen tersebut pada 5 Desember tetapi kemudian memerintahkan agar dokumen itu dibuang. Jaksa penuntut menduga hal ini bisa jadi merupakan upaya untuk secara retrospektif memenuhi persyaratan prosedural atau menyembunyikan penyimpangan. Sebelumnya, Han memberitahu polisi bahwa dia tidak memiliki ingatan sama sekali tentang meninjau dokumen darurat militer, tetapi rekaman pengawasan kabarnya menunjukkan dirinya sedang membaca draf tersebut di dalam kantor presiden.

Tim Cho berencana untuk menginterogasi semua mantan anggota Kabinet, terlepas dari tingkat keterlibatan yang mereka dianggap miliki. Sifat luas dari penyelidikan ini telah memicu kekhawatiran dari beberapa ahli hukum, yang memperingatkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang penuntutan. "Sangat masuk akal bahwa para menteri hanyalah merespons panggilan presiden," kata mantan wakil jaksa agung. "Menganggap mereka sebagai tersangka tanpa bukti konkret menimbulkan kekhawatiran serius."

Perhatian publik semakin meningkat pada 2 Juli ketika rekaman menunjukkan seorang penyelidik khusus secara singkat memegang lengan Han saat mengantarnya masuk ke kantor kejaksaan—suatu adegan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai tindakan yang tidak perlu dilakukan secara agresif. Kantor penasihat khusus kemudian menjelaskan bahwa gestur tersebut semata-mata dimaksudkan untuk membimbing Han menuju pintu masuk yang benar.

Share :