Tukang Ngegame Penduduk ojek online (ojol) serta taksi online (taksol) berencana untuk melangsungkan unjuk rasa massal pada hari Selasa tanggal 20 Mei 25.
Mereka bakal menonaktifkan aplikasi dan melakukan protes dengan mengemukakan lima tuntutan.
Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, menyarankan kepada para mitra ojol untuk tidak terburu-buru menerima pesanan selama periode demonstrasinya.
"Sudah pasti ada resikonya jika mereka secara sengaja mengaktivasi pesanan demi mendorong provokasi," katanya.
Menurut dia, tindakan para mitra ojek online di lapangan bukanlah suatu razia.
Tetapi jika ditemukan di jalanan bukan hanya sepeda motor ojol, tapi juga mobil beroda empat sampai truk pengangkut barang, maka akan ditindak.
"Ya siapa saja boleh menggunakan layanan taxi daring atau jenis lain seperti Lalamove, Delivery, semua ini termasuk kendaraan semacam itu wajib bergabung," tambahnya.
Pada pernyataannya, ojek online serta taksi online tengah mengadvokasikan hak dan kesetaraan akibat ketidaktentuan dari pihak pengatur dalam hal ini Pemerintah RI yang bungkam akan adanya penyalahgunaan aturan yang berlangsung bertahun-tahun mulai tahun 2022.
Oleh karena itu, protes yang direncakan dilaksanakan di Jakarta mewakili titik tertinggi ketidakpuasan para sopir ojekonline tersebut.
Kumpulan pengemudi ojek online yang menggunakan kendaraan bermotor dua roda dan empat roda ini akan tersebar luas di berbagai area Kota Jakarta untuk mencari titik-titik terkait dengan tempat pelayanan perusahaan aplikasi tersebut.
Tindakan akan dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan tuntutan dari massa dikabulkan oleh Pemerintah, DPR RI serta pengembang bersedia menaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia.
Salah satu permintaannya adalah agar Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan mengenakan hukuman berat terhadap para pencari keuntungan yang melanggar aturan pemerintahan seperti dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 atau Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 Tahun 2022.
Selanjutnya, DPR RI Komisi V diminta untuk menyelenggarakan rapat kerja bersama antara Kementerian Perhubungan, Asosiasi, serta Aplikator dengan pemberlakuan pemotongan aplikasi sebesar 10%, penyempurnaan tarif penumpang (mencabut aceng, slot, hemat, prioritas dsb) dan menetapkan biaya jasa pengiriman makanan dan barang-barang lainnya. Proses ini harus melibatkan asosiasi, otoriter regulatif, platform teknologi, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menyebut bahwa pihaknya belum merencanakan adanya perubahan pada arus lalu lintas.
Kepolisian masih memeriksa jumlah pendemo yang kemungkinan akan terlibat dalam aksi demonstrasi itu.
"Kita akan melihat terlebih dahulu potensi jumlah orang serta tempat berkumpul yang mungkin dibutuhkan untuk melakukan penataan," jelasnya.
Argo mengatakan bahwa informasi tentang unjuk rasa telah disampaikan ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Meskipun demikian, jumlah tepat para pengemudi ojek online yang terlibat dalam protes tersebut masih belum jelas.
"Ia sudah menyampaikan bahwa ia akan memeriksa kembali informasinya nantinya di Intel," katanya.
Kumpulkan Ojol
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memanggil beberapa pengembang platform ojek daring (ojol) guna membicarakan berbagai masalah yang sedang berkembang dalam komunitas ojol.
Satu masalah yang diangkat adalah tentang biaya jasa atau komisi yang dikurangi oleh pihak pengembang aplikasi untuk perusahaan melebihi batas yang ditetapkan, yakni lebih dari 20 persen.
Berikut ini adalah ketentuan mengenai biaya komisi untuk driver ojek online yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam Keputusan Mentri Nomor KP 1001 Tahun 2022.
Peraturan ini menggambarkan bahwa terdapat tarif layanan ataupun pajak sebanyak 20%, di mana detail dari biaya tak langsungnya mencakup maksimal 15% untuk biaya penyewaan platform aplikasi serta 5% adalah biaya pendukung lainnya.
Dudy menanyakan pada para aplikator tentang permintaan pengemudi ojek online untuk menurunkan komisinya menjadi 10% serta berita terkait komisi perusahaan yang dapat mencapai hingga 70%.
"Beberapa hari terakhir, kita mendengar tentang permintaan komisi aplikator yang awalnya ditetapkan sebesar 20% kini berkurang menjadi 10%. Bahkan menurut informasi terkahir, aplikator tersebut mengambil keuntungan hingga 70%," ungkap Dudy.
Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Catherine Hindra Sutjahyo menyatakan bahwa pengecualian biaya komisi tersebut mengikuti aturan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1001 tahun 2022.
Menurutnya, masalah tentang penerap yang mengurangi komisinya lebih dari 20% adalah sebuah miskomunikasi.
"Memang ini adalah pendidikan yang mesti dilanjutkan secara konsisten agar pemahaman semua pihak menjadi lebih baik. Biaya perjalanan tersebut dibagi dengan rasio 80:20 di antara mitra dan aplikator, yaitu mitra mendapat 80% sedangkan aplikator mendapati 20%. Hal itu tidak dapat dirubah. Lagipula, kita sepenuhnya menaati aturan dari Kementerian Perhubungan," ujar Catherine.
Direktur Grab Indonesia untuk Bisnis Roda Dua dan Logistik, Tyas Widyastuti, menyatakan bahwa perusahaannya menerapkan komisi yang disesuaikan dengan aturan yaitu tak melebihi 20 persen.
Komisi sebesar 20% tersebut dikatakan hanya berlaku untuk tarif dasar perjalanan saja, tidak termasuk seluruh biaya secara keseluruhan.
Oleh karena itu, biaya platform ini sebetulnya tak cuma terdapat di situs-situs transportasi daring seperti milik kita, melainkan juga hadir di platform-platform dari bidang usaha lain. Misalnya saja ketika kawan-kawan beli tiket kereta api atau penerbangan lewat layanan platform yang berbeda.
Industri yang berbasis teknologi sangat lumrah untuk men-charge atau mengenakan platform fee atau biaya jasa platform kepada penggunanya," kata Tyas.
Specialis Hubungan Pemerintah di Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf, menyebut bahwa perusahaannya tidak memberlakukan biaya komisional melebihi 20%. Menurut Rafi, seluruh pendapatan yang diterima oleh Maxim berasal langsung dari komisi tanpa tambahan beban lain bagi mitra mereka.
Oleh karena itu, apabila komisinya dihapuskan sampai 10 persen, dia menyatakan hal tersebut akan memiliki dampak yang signifikan terhadap Maxim.
"Maka kita menyatakan bahwa 10 persen ini sudah cukup memberi dampak signifikan pada sistem transportasi daring karena akan menjadi tantangan untuk terus berinovasi serta mencapai fleksibilitas dalam bisnis. Selain itu, ada lebih dari 7 juta mitra yang bergantung hidup mereka sehari-hari pada sektor ini. Oleh karenanya, diperlukan suatu kebijakan yang tepat mengenai hal ini," ungkapnya.
Ryan Rwanda dari Business Development Representative inDrive menyebutkan bahwa perusahaan mengurangi komisi untuk layanan transportasi online roda empat menjadi 11,7% dan roda dua menjadi 9,99%.
Menurutnya, tarif komisi untuk operasional di Jakarta lebih tinggi daripada kota-kota lain di mana inDrive aktif, dengan rata-rata umumnya cuma antara 7 hingga 9 persen.
Dia menegaskan bahwa inDrive dapat menjaga komisi tetap rendah lantaran timnya beroperasi dengan efisien tanpa perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk keperluan pemasangan iklan.
"Komisi kami sebesar 9,99 persen itu mencakup semua biaya yang disebutkan, seperti biaya aplikasi, asuransi untuk penumpang dan pengemudi, serta Asuransi Jasa Raharja," jelas Ryan. (tribun Netwrok/alf/daz/wly)
Post a Comment for "Besok, Ojol dan Taksol Serentak Mogok, Aplikasi Dicabut Seluruhnya"